Fatwa MUI : BPJS Kesehatan Haram, Tidak Sesuai Syariah

Majelis Ulama Indonesia atau MUI memberikan pernyataan yang berhubungan dengan BPJS Kesehatan yang dianggap tidak sesuai dengan syariat Islam atau haram. Oleh sebab itulah, salah satu program yang memberikan jaminan kesehatan terhadap masyarakat Indonesia ini sendiri hanya boleh dipergunakan dalam keadaan yang darurat saja. Atas dasar fatwa ini pula, pihak MUI meminta kepada pemerintah agar nantinya membuatkan sebuah BPJS Syariah yang sesuai dengan syariat Islam.

BPJS Kesehatan
BPJS Kesehatan

Keputusan Fatwa yang dikeluarkan oleh MUI ini sendiri dikeluarkan setelah pihaknya mengkaji secara mendalam mengenai sistem yang digunakan dalam BPJS itu sendiri. Dan hasil dari rekomendasi ijtima para ulama yang tergabung dalam Komisi Fatwa se-Indonesia ke 5 yang digelar di Tegal, dicantumkan hal sebagai berikut :

“Secara umum program BPJS Kesehatan belum mencerminkan konsep ideal jaminan sosial dalam Islam, terlebih lagi jika dilihat dari hubungan hukum atau akad antar para pihak.”

Salah satu hal mendasar yang dipermasalahkan adalah pencantuman denda atas keterlambatan pembayaran. Dimana jika ada salah satu pekerja penerima upah melakukan pembayaran iuran dengan terlambat maka akan dikenakan sanksi berupa denda sebesar 2 persen per bulan dari jumlah keseluruhan iuran yang tertunggak. Denda ini sendiri harus dibayarkan bersama total iuran tertunggak oleh pemberi kerja.

Sementara itu pula untuk peserta non penerima upah atau non pekerja jika melakukan keterlambatan pembayaran iuran maka juga akan dikenakan denda sebesar 2 persen dari jumlah iuran tertunggak. Maksimal hanya untuk waktu 6 bulan yang dibayar dengan keseluruhan total iuran tertunggak tersebut.

” Dari pertemuan (para ulama) dihasilkan (simpulan)bahwa BPJS Kesehatan itu tidak sesuai syariah atau haram. Dan BPJS Kesehatan yang sekarang ini darurat.” Berikut disampaikan oleh KH Ma’ruf Amin yang merupakan ketua Bidang Fatwa MUI seperti dikutip dari CNN Indonesia.

BPJS Kesehatan dalam kondisi darurat sendiri bermakna kalau layanan BPJS Kesehatan itu sendiri masih bisa untuk digunakan atau dinikmati layanannya. Akan tetapi hanya dalam waktu yang sementara. Jika Pemerintah nantinya sudah membentuk sebuah sistem penjamin layanan kesehatan masyarakat yang baru dan sudah sesuai dengan syariat maka BPJS Kesehatan yang saat ini harus ditinggalkan.

“Alasan penerapan kondisi darurat (adalah), lantaran program saat ini sedang berjalan dan dinikmati masyarakat serta merupakan program wajib dari pemerintah. Maka (atas dasar-dasar tersebut BPJS Kesehatan), disebut dalam kondisi darurat.” Dijelaskan KH. Ma’ruf Amin lagi.

Dalam keterangan Fatwa MUI ini, pihaknya juga merekomendasikan kepada Pemerintah agar membuat sistem layanan BPJS yang baru dengan ketentua yang sesuai dengan syariah agar tidak terdapat lagi unsur-unsur yang dilarang agama seperti gharar, maisir dan riba. Dalam rekomendasi tersebut dapat disederhanakana pihak MUI meminta dan mendorong pemerintah agar membuat sebuah sistem BPJS berdasarkan pada prinsip syariah dan melakukan pelayanan prima.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.