Kisah Pak Bambang Mengurus Sertifikat Tanahya

Pak Bambang ingin membeli tanah di tempat kelahirannya di Bandung. Ia membeli tanah karena harga rumah dijual di Bandung sudah sangat mahal dan sulit untuk ia jangkau. Maka dari itu, ia pun membeli tanah untuk membangun rumah.

Tanah yang ia beli tidak memiliki sertifikat tanah. Maka dari itu ia pun segera mengurusnya ke badan Pertanahan Nasional. Bukti kepemilikan tanah yang otentik sangatlah penting arena merupakan tanda bukti atas tanah juga bangunan.

Pak Bambang memilih mengurus sendiri pembuatan surat tanah. Mengingat ia tidak memiliki dana yang cukup untuk meminta jasa Pejabat Pembuat Akta Tanah. Ia pun kemudian menyiapkan surat-surat yang harus ia persiapkan. Di antaranya adalah:

Sertifikat Asli Hak Guna Bangun (SHGB)

Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK)

SPPT PBB, dan

Surat pernyataan kepemilikan lahan.

Setelah melengkapi berkas yang ada, Pak Bambang kemudian mendatangi kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Setempat. Yaitu tempat di mana tanah yang akan dibuat sertifikatnya berlokasi. Setelah tiba di BPN, Pak Bambang kemudian diminta untuk mengisi formulir, juga sekaligus memberikan berkas-berkas yang telah disiapkan.

Kemudian Pak Bambang membuat janji dengan petugas BPN untuk melakukan pengukuran tanah yang dimilikinya.

Setelah pengukuran tanah dilakukan, Pak Bambang kemudian mendapatkan dokumen berupa Surat Ukur Tanah. Surat Ukur Tanah ini kemudian ditambahkan bersama dokumen lain yang telah disiapkan. Pak Bambang pun kemudian diminta untuk membayar Bea Perolehan Hak Atas Tanah (BPHTB).

Hal yang dilakukan oleh Pak Bambang kemudian adalah menunggu penerbitan surat tanah. Biasanya, ia harus menunggu selama setengah hingga satu tahun. Yang ia lakukan adalah terus mengonfirmasi ke pihak BPN apakah sertifikat yang ia mohonkan sudah selesai dibuat.

Ketika telah selesai, surat tanah tersebut akan dibuat dua rangkap; rangkap pertama untuk Pak Bambang, sementara satunya, akan disimpan oleh BPN. Sertifikat tersebut dipegang oleh pemilik sebagai bukti kepemilikan atas tanah dan bangunan. Sementara sertifikat di BPN sendiri disimpan sebagai baku tanah.