Pemerintah Coret 12 Izin untuk Mudahkan Pembuatan Rumah Murah

Perumahan murah di Indonesia sepertinya akan mendapatkan tempat tersendiri dan akan banyak tersedia. Pasalnya pemerintah di era Jokowi akan mempermudah perizinan dan pembangunan rumah murah itu sendiri. Sehingga para pengembang bisa mempercepat proses izin untuk membangun rumah yang pada dasarnya dikhususkan untuk para masyarakat berpenghasilan rendah.

perumahan murah di IndonesiaDiakui oleh pemerintah kalau selama ini salah satu faktor yan menghambat adanya perumahan murah di Indonesia adalah karena faktor proses izin yang bertele-tele tersebut. Oleh karena itulah mereka pun mencoba menyederhanakan proses tersebut agar bisa lebih mudah.

Dari hasil rapat koordinasi yang telah mereka lakukan, pihaknya pun menemukan beberapa peraturan yang menurutnya terlalu mubazir alias menyulitkan, karena peraturannya yang tumpang tindih. Dan ada pula yang menurut pihaknya sebenarnya tak diperlukan dalam proses pembuatan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah alias MBR.

Dari kalkulasi yang disebutkan bahwa memang sangat banyak perizinan yang harus mereka urus. Sehingga jika dihitung para pengembang rumah murah di Indonesia pun setidaknya harus memiliki jumlah total dana sekitar Rp. 3,5 miliar agar bisa membuat perizinan dengan luas lahan sebesar 5 hektare.

Belum lagi waktu yang mereka butuhkan untuk proses perizinan itu sendiri, dimana jika sebelumnya para pengembang setidaknya membutuhkan waktu sekitar 753–916 hari untuk mengurus izinnya. Belum lagi nantinya dana yang harus mereka keluarkan, pasalnya semakin lama proses izin maka secara otomatis, dana yang harus mereka keluarkan pun akan banyak pula.

Hal inilah yang membuat pemerintah mengkaji oleh beberapa peraturan pemerintah mengenai izin dari pembangunan rumah murah di Indonesia tersebut agar bisa lebih sederhana. Pihak pemerintah pun mencoba menjadikan proses izin pembangunan rumah tersebut menjadi hanya 90 hari saja. Tentunya pemangkasan yang sangat tinggi untuk urusan waktu izinnya.

Pihaknya berpendapat kalau apapun nanti hasil dari kebijakan yang mereka buat dalam hal ini memangkas jumlah perizinan yang harus dilakukan oleh pengembang dan pemangkasan waktu pembuatan izin tersebut adalah untuk membuat masyarakat menjadi merasakan layanan yang mereka berikan. Dimana pemerintah ingin masyarakat lebih mudah dalam mendapatkan rumah yang layak huni. Oleh karenanya rumah yang sudah mereka tempati nanti juga tidak boleh akan menjadi beban bagi pemiliknya dengan berbagai urusan iuran dana yang harus mereka keluarkan untuk bisa bertahan di rumah tersebut.

Mudah-mudahan apa yang memang direncanakan oleh pemerintah di Era Jokowi ini bisa terlaksana dan tentunya masyarakat bisa menikmati hasil dari peraturan tersebut. Dan yang pasti sesuai dengan tujuan awal yakni memudahkan.

Leave a Reply

Your email address will not be published.